Menpan-RB Yuddy Chrisnandi
RANCANGAN KEBIJAKAN RASIONALISASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DITERAPKAN TAHUN 2017
Tasikmalaya,
Media Kota
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi
mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan menyesal mengeluarkan 33,8% APBN (707
Trilyun setiap tahun anggaran) untuk belanja pegawai, jika diimbangi dengan
aparatur yang produktif, disiplin dan mempunyai kinerja baik. “ Selain peningkatan kualitas pelayanan
publik, pengawasan disiplin aparatur perlu ditegakkan sebagai salah satu
parameter untuk mengukur kinerja kompetensi dan produktivitas pegawai yang
rasional,” ungkap Yuddy tentang tujuan kunjungan Safari Ramadhan di
Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (16/6)
Menurutnya, Pemerintah berpikir komprehensif atau
jangka panjang menyikapi pertumbuhan pegawai pemerintah tanpa kendali yang akan
menjadi bom waktu bagi pusat maupun daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri
anggaran belanja pegawai diatas 60%, kalau tidak dikendalikan maka belanja
barang dan modal akan tersedot untuk belanja pegawai sehingga otomatis kualitas
pembangungan akan semakin kecil dan yang dirugikan adalah masyarakat. “ Melalui pendekatan rasionalisasi, seluruh
instansi pemerintah harus melakukan persiapan untuk melaksanakan rasionalisasi
pegawai dan melakukan penataan struktur pemerintahannya. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, OPD di Kabupaten
Tasikmalaya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kompleksitas
pembangunannya,” papar Yudi sehubungan dengan rancangan kebijakan
rasionalisasi yang sedang dimatangkan dan kemungkinan diterapkan di tahun 2017.
Untuk itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada
pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melakukan efisiensi penggunaan
belanja pegawainya sampai tingkat dibawah 50%. Caranya dengan melakukan
pendekatan rasionalisasi alamiah yaitu menunggu 120ribu PNS pensiun setiap
tahunnya selama 8 tahun, ditunjang kebijakan rekruitmen pegawai yang tidak
melebihi 50% per tahunnya. Pemerintah menilai jumlah ideal PNS adalah 1,5% dari
total penduduk, jadi dari total 4,5 juta PNS, idealnya adalah 3,5 Juta, berarti
PNS yang akan dipangkas mencapai 1 juta PNS.
Berdasarkan penilaian kinerja dan produktivitas
pegawai, menurut Yuddy Hampir di setiap tempat pengawasan pejabat pembina
kepegawaian terhadap disiplin dan produktivitas pegawai lemah, baik dari
sistemnya maupun penggunaan teknologi yang bisa mengawasi langsung. “Lemahnya pengawasan terhadap disiplin dan
produktivitas pegawai menjadi Indikator untuk melakukan percepatan penataan
kepegawaian yang lebih rasional atau melakukan rasionalisasi, “ tegas Yuddy.
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Uu Rudzanul Ulum mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
akan melakukan mapping tertentu terhadap 17ribu PNS di Kabupaten Tasikmalaya yang
akan dipantau dengan sistem dari Kemenpan. “
Yang akan dirasionalisasi adalah pegawai yang nakal atau tidak disiplin
terhadap pekerjaannya sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan
kinerjanya,” ungkap Uu. Dia melanjutkan bahwa pemerintah daerah harus
fatsun terhadap pemerintah pusat dalam segala hal. Untuk itu pihaknya
memerlukan ilmu, alat / sarana dan prasarana karena 2017 harus melakukan
rasionalisasi sesuai hasil pantauan dari sistem dan surat edaran yang diberikan
Kementerian PAN-RB @ Ayi Darajat
