RASIONALISASI PNS

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi

RANCANGAN KEBIJAKAN RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DITERAPKAN TAHUN 2017

Tasikmalaya, Media Kota

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan menyesal mengeluarkan 33,8% APBN (707 Trilyun setiap tahun anggaran) untuk belanja pegawai, jika diimbangi dengan aparatur yang produktif, disiplin dan mempunyai kinerja baik. “ Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan disiplin aparatur perlu ditegakkan sebagai salah satu parameter untuk mengukur kinerja kompetensi dan produktivitas pegawai yang rasional,” ungkap Yuddy tentang tujuan kunjungan Safari Ramadhan di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (16/6)

Menurutnya, Pemerintah berpikir komprehensif atau jangka panjang menyikapi pertumbuhan pegawai pemerintah tanpa kendali yang akan menjadi bom waktu bagi pusat maupun daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri anggaran belanja pegawai diatas 60%, kalau tidak dikendalikan maka belanja barang dan modal akan tersedot untuk belanja pegawai sehingga otomatis kualitas pembangungan akan semakin kecil dan yang dirugikan adalah masyarakat. “ Melalui pendekatan rasionalisasi, seluruh instansi pemerintah harus melakukan persiapan untuk melaksanakan rasionalisasi pegawai dan melakukan penataan struktur pemerintahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, OPD di Kabupaten Tasikmalaya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kompleksitas pembangunannya,” papar Yudi sehubungan dengan rancangan kebijakan rasionalisasi yang sedang dimatangkan dan kemungkinan diterapkan di tahun 2017.

Untuk itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melakukan efisiensi penggunaan belanja pegawainya sampai tingkat dibawah 50%. Caranya dengan melakukan pendekatan rasionalisasi alamiah yaitu menunggu 120ribu PNS pensiun setiap tahunnya selama 8 tahun, ditunjang kebijakan rekruitmen pegawai yang tidak melebihi 50% per tahunnya. Pemerintah menilai jumlah ideal PNS adalah 1,5% dari total penduduk, jadi dari total 4,5 juta PNS, idealnya adalah 3,5 Juta, berarti PNS yang akan dipangkas mencapai 1 juta PNS.

Berdasarkan penilaian kinerja dan produktivitas pegawai, menurut Yuddy Hampir di setiap tempat pengawasan pejabat pembina kepegawaian terhadap disiplin dan produktivitas pegawai lemah, baik dari sistemnya maupun penggunaan teknologi yang bisa mengawasi langsung. “Lemahnya pengawasan terhadap disiplin dan produktivitas pegawai menjadi Indikator untuk melakukan percepatan penataan kepegawaian yang lebih rasional atau melakukan rasionalisasi, “  tegas Yuddy.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Uu Rudzanul Ulum mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan mapping tertentu terhadap 17ribu PNS di Kabupaten Tasikmalaya yang akan dipantau dengan sistem dari Kemenpan. “ Yang akan dirasionalisasi adalah pegawai yang nakal atau tidak disiplin terhadap pekerjaannya sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerjanya,” ungkap Uu. Dia melanjutkan bahwa pemerintah daerah harus fatsun terhadap pemerintah pusat dalam segala hal. Untuk itu pihaknya memerlukan ilmu, alat / sarana dan prasarana karena 2017 harus melakukan rasionalisasi sesuai hasil pantauan dari sistem dan surat edaran yang diberikan Kementerian PAN-RB @ Ayi Darajat