Deklarasi H. Budi Budiman-H. M. Yusuf

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi

PERHATIKAN DAN TUNTASKAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA

Tasikmalaya, Media Kota

Kader PPP dan Golkar serta relawannya memadati GOR Sukapura dan tidak sedikit yang tak bisa masuk ke dalam gedung yang hanya berkapasitas 5.000 orang untuk menghadiri Deklarasi dan Silaturahmi kader dan pendukung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya 2017-2022 H. Budi Budiman dan H. M. Yusuf, sabtu (13/8)

Dalam pidato politiknya, H. Budi Budiman yang masih menjabat sebagai Walikota Tasikmalaya (periode 2012-2017) menginginkan keseimbangan dalam pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan mental / akhlak melalui jalur pendidikan (Pendidikan umum dan pendidikan Agama). Disamping itu, bidang ekonomi dan kesehatan merupakan pilar utama dalam upaya mengurangi permasalahan di Kota Tasikmalaya.

“ Pembangunan infrastruktur berupa Jalan Mangin sepanjang 7 KM telah diselesaikan termasuk jalan lingkar utara dan selatan yang sedang dalam proses pembangunan, pelayanan dasar/wajib menyangkut pendidikan dan kesehatan menurut survey Unpad Kota Tasikmalaya berada diurutan ketiga di Jawa Barat setelah Purwakarta dan Sukabumi, masalah Aset dan penegerian Unsil serta pembangunan Rumah Sakit Kelas III, penurunan angka kemiskinan dari 19,8% menjadi 15% (BPS 2014), peningkatan IPM dari 62 ke 65 poin, pendidikan 87 poin, kesehatan 76 poin dan angka harapan hidup 71,2 tahun. Semua berkat kerjasama semua pihak dan do’a masyarakat Kota Tasikmalaya,” papar Budi mengklaim keberhasilan selama 3,5 tahun menjabat Walikota.

Walau demikian Budi merasa perlu menuntaskan janji politiknya dan pekerjaan yang belum diselesaikannya termasuk pembangunan tata nilai, pembangunan akhlak / Agama, pembangunan karakter dan mental serta pembangunan bandara komersial dan  Tol Cigatas termasuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan peningkatan pelayanan kesehatan.

“ Saya akan membantu tatanan pemerintahan dan terobosan Walikota dengan segenap kemampuan serta melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas,” tambah calon Wakil Walikota H. M. Yusuf mengutip pesan Jenderal Sudirman dalam melaksanakan tugas negara

Ketua Umum PPP Romahurmuzy mengatakan bahwa DPP PPP dan DPP Golkar secara resmi sudah menetapkan pasangan H. Budi Budiman dan H. M. Yusuf sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang akan didaftarkan tanggal 19 September 2016 mendatang. “ Rosullulloh mengajarkan kepada kita empat syarat seorang pemimpin yaitu Jujur (sidiq) pada dirinya sendiri dan rakyatnya , Amanah (dapat dipercaya oleh rakyatnya), Fatonah (pandai). Budi-Yusuf adalah kombinasi antara pengusaha dan birokrat pengalaman  jadi bisa dikatakan pasangan sempurna dan saling melengkapi dan Tablig (meneruskan, menyampaikan, mewartakan), apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi kepada masyarakat,” pesan Romahurmuzy

Dia menambahkan bahwa Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar dimana Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Maka, tugas seorang pemimpin adalah menggunakan agama untuk dijadikan sebagai penjaga dari kekuasaan yang diamanahkan kepadanya, membantu rakyatnya kepada kebaikan, membimbing rakyatnya untuk lebih baik dalam beragama. “ Kita sukseskan Pilkada Kota Tasikmalaya tanggal 15 Februari 2017. Pada saatnya, agar semua pihak (Partai dan Relawan) mendo’akan untuk Kepemimpinan Budi Budiman dan H. M. Yusuf bukan hanya sekedar memenangkan kepemimpinannya tapi juga diliputi dengan kemaslahatan,” Harap Romahurmuzy.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat yang Juga Bupati Kabupaten Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemilihan H. M. Yusuf merupakan pilihan tepat sebagai pendamping H. Budi Budiman. Pengalaman dari Birokrasi menjadi pendamping ideal agar Walikota konsentrasi dengan program-programnya. Dia menganjurkan untuk mengangkat program mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, dengan jalan membangun rumah untuk rakyat miskin. “ Perhatikan dan tuntaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, sayangi orang yang susah termasuk kesehatan rakyat miskin dengan jaminan kesehatannya. Kalau ini menjadi program Walikota dan Walikota saya optimis, Budi-Yusuf bisa mendapat banyak dukungan dan memenangkan Pilkada tahun 2017 mendatang,” pesan Dedi @ Ayi Darajat

 

Pembangunan Aset Reservoar

CAKUPAN PELAYANAN PDAM TIRTA SUKAPURA  MASIH MINIM

Tasikmalaya, Media Kota

Pembangunan Aset Reservoar yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum RI yang dimulai tahun 2011 (dilanjutkan tahun 2015) dengan anggaran 8,8 Milyar yang disalurkan dalam dua tahapan (6 dan 2,8 Milyar) sudah berfungsi dan bisa dimanfaatkan serta masih bisa dikembangkan lagi karena ada spare 700-800 SR dari Kapasitas Reservoar.

“ Keberadaan Reservoar ini bisa melayani 1.700 pelanggan. kami punya keinginan pada tahun 2019 pelayanan harus 100% (Optimal / prima). Hal tersebut bisa dilakukan dengan terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta perencanaan yang matang sesuai yang telah disepakati,” papar Kusnadi, Konsultan pendamping untuk penyerahan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum pada serah terima aset dan pengelolaan Reservoar di Desa Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Rabu (10/8)

Dia mengharapkan cakupan pelayanan terus ditingkatkan dengan mencari semua potensi air untuk dikaji dan siapkan DED nya untuk diusulkan kepada Kementerian. Hal tersebut mesti dilakukan pihak PDAM, karena cakupan pelayanan masih sangat minim (Kabupaten 6% dan Kota Tasikmalaya 30%) dari Ideal yang diharapkan yaitu 60% perpipaan dan 40% non perpipaan. “ Kita optimalkan yang ada dengan progres perbaikan baik dari sisi teknik maupun managemen serta terus mencari potensi air yang bisa dikembangkan agar masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan anggapan PDAM itu mahal dan jelek bisa dihindarkan,” harap Kusnadi.

Kusnadi menjelaskan bahwa sumber daya air sampai pengelolaannya sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 122 tahun 2015. Pemerintah sudah mengatur dan melindungi masyarakat pemakai air, diantaranya pengaturan tarip dan subsidi silang yang dilakukan termasuk Permendagri no 23 tahun 2005 yang menegaskan bahwa  PDAM harus melayani air sampai orang yang tidak mampu, minimal 60 liter / orang per hari dengan biaya tidak boleh lebih dari 40% UMR.

Hal senada diungkapkan Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Ir. Wawan Darmawan, MM (dilantik Februari tahun 2016) yang akan berusaha meningkatkan cakupan pelayanan berbarengan dengan pembenahan managemen termasuk upaya menekan tingkat kebocoran yang terjadi sampai ambang batas minimal. “ Selain terus meningkatkan pelayanan, PDAM berusaha mencari sumber mata air yang baru dan memelihara serta melindungi sumber mata air yang ada, agar lebih banyak lagi masyarakat yang terlayani dan mendapat manfaat dari keberadaan PDAM,” Jelas Wawan

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtasukapura Ir. H. Safari Agustin, MP yang juga Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, mengapresiasi selesainya pembangunan Reservoar karena setidaknya 1.700 pelanggan bisa dilayani PDAM. Pihaknya mendorong Direksi PDAM Tirta Sukapura yang dianggapnya kompak dengan komunikasi yang inten dan bersama berusaha mengembangkan / mengoptimalkan pelayanan dan menambah cakupan layanan perpipaan. “ Sebagai BUMD, PDAM Tirta Sukapura kami dorong, termasuk penyertaan modal senilai 1,5 Milyar per tahun dengan progres peningkatan pelayanan bagi pelanggan dan masyarakat secara umum,” pungkas Safari Agustin @ Ayi Darajat